KNPI Ambon Nilai Kebijakan Hapus BBM Premium dan Kenaikan Tarif Angkot Rugikan Masyarakat Kecil
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Karateker Ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Ambon, Hamid Fakaubun tak setuju terkait kebijakan pemerintah untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium dan kenaikan tarif angkot.
Menurutnya, kebijakan ini perlu dievaluasi kembali karena tidak berpihak terhadap masyarakat kecil.
"Kami menilai kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat kecil terutama mahasiswa, masyarakat miskin, yang notabenennya menggunakan angkot sebagai sarana transportasi utama mereka," kata Hamid Fakaubun kepada wartawan, Minggu (29/8/2021).
Terlebih kebijakan itu akan diterapkan di tengah pandemi Covid-19 yang sementara melanda masyarakat Kota Ambon.
Ia meminta, kebijakan itu harusnya ditunda atau dievaluasi terlebih dahulu.
"Menurut saya Lebih baik tunda dan evalusi dulu pemberlakukan kebijakan kenaikan tarif angkot dan penghapusan BBM Premium itu karena ini juga kan masih dalam kondisi pandemi Covid-19," pintanya.
Kebijakan itu akan diluncurkan tepat di HUT Kota Ambon ke-446 sehingga harapannya di hari istimewa itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harusnya memberikan hadiah istimewa kepada rakyat, jangan malah sebaliknya.
"Ini bukan soal pemberlakuan kebijakan nasional dan bukan soal seluruh daerah di Indonesia sudah tidak pakai premium tapi ini soal keberpihakan Pemkot Ambon terhadap rakyatnya. Harusnya pemkot jangan ikut-ikutan karena kebijakan nasional, tapi Pemkot harus menjelaskan kepada Pemerintah Pusat soal kebutuhan masyarakat terutama Sopir Angkot di Kota Ambon. Kalau memang Pemerintah sayang dan berpihak kepada masyarakat maka langkah yang diambil adalah menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis dan taktis untuk menyelamatkan masyarakat," tuturnya.
"Bagaimana kalau di HUT Kota Ambon itu Pemkot Ambon mencari solusi soal kemacetan yang makin parah yang salah satunya disebabkan karena banyak izin-izin operasional mobil yang bodong. Kemudian menertibkan mobil-mobil yang di duga memiliki izin ganda dan mempersiapkan penambahan SPBU agar tidak terjadi kelangkaan BBM dan kemacetan di ruas jalan akibat kekurangan unit SPBU," sarannya.
Selain itu, soal kesejahteraan sopir angkot juga harus mendapat kejelasan atau produk hukum daerah yang mengatur hal tersebut.
"Banyak masalah yang kami temui di lapangan salah satunya adalah soal kesejahteraan dari sopir angkot sebab para pemilik kendaraan dengan sesuka hati membuat gaji sopir angkot tidak sesuai. Beberapa persoalan ini yang menurut perlu di bahas dan tindaklanjuti. Sebab, kami yang bersentuhan langsung dengan sopir dan kebutuhan masyarakat di Kota Ambon," ungkapnya.
0 Response to "KNPI Ambon Nilai Kebijakan Hapus BBM Premium dan Kenaikan Tarif Angkot Rugikan Masyarakat Kecil"
Post a Comment